- Written by: Redaktur
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA. Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menyayangkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal potensi gonjang ganjing negara yang dilakukan elit politik dan kelompok tertentu atas laporan intelijen.
"Sebenarnya informasi itu bukan untuk konsumsi publik, karena bisa timbulkan keresahan yang tidak perlu," kata Lukman ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (3/3/2013).
Menurut Wakil Ketua Umum PPP ini bila serius SBY memerintahkan saja aparatur negara untuk memantaunya dan menindaknya bila telah jelas-jelas melanggar hukum.
"Seharusnya Pak SBY tegas saja menindak siapapun yang telah jelas-jelas berlaku inkonstitusional melawan hukum," kata Lukman.
Dijelaskan rakyat tentu akan mendukung penuh kepada setiap tindakan tegas terhadap mereka yang lakukan makar mengkhianati negara.
"Tapi bila belum didapat bukti kuat, janganlah hal itu diungkap ke masyarakat. Cukuplah instruksikan aparat bekerja cermat mendeteksi dan menanggulanginya," kata Lukman.
SBY menuding ada elit politik dan kelompok tertentu yang berencana membuat gonjang-ganjing negara membuat pemerintah tidak bisa bekerja. Itu berdasarkan pantauan SBY termasuk sebagian dari informasi intelijen.
"Saya hanya berharap kepada para elit politik dan kepada kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi.
Itu sah tetapi kalau lebih dari itu apalagi dengan sebuah rencana untuk membikin gonjang-ganjingnya negara kita untuk membikin pemerintah tidak bisa bekerja saya khawatir ini akan menyusahkan rakyat kita," kata SBY dalam keterangan pers di Halim Perdanakusumah Jakarta, Minggu (3/3/2013), sebelum bertolak ke Jerman melakukan kunjungan kerja kenegaraan.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco
Minggu, 3 Maret 2013 16:24 WIB
- Written by: Redaktur
Jakarta. Seputar Nusantara. KPK tengah menangani kasus Hambalang yang salah satu tersangkanya adalah mantan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Kasus tersebut menjadi ujian bagi KPK apakah dapat menjaga independensi atau tidak.
“Saya pikir ini ujian bagi KPK apakah bisa menjaga independensi dan imparsialitasnya dalam jalankan fungsi dan kewajibannya,” ujar Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefudin, Selasa (26/2/2013).
Lukman optimis kepada KPK bahwa lembaga antikorupsi tersebut mampu menjaga independensinya. Menurutnya, sebesar apapun tekanan politis terhadap KPK, Lukman berharap KPK tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum. “Jadi saya pikir harus tetap objektif dan memiliki independensi,” imbuhnya.
Menurut Lukman, di manapun itu sesuatu yang lumrah kekuatan politik pasti akan mempengaruhi semua kekuatan yang ada dalam sistem ketatanegaraan kita, karena itulah karakter dari politik, saling mempengaruhi. Tapi bagaimanapun juga sebagai lembaga penegak hukum, KPK harus bisa menjaga jarak.
“Tarikan-tarikan sebesar apapun jangan menyebabkan KPK kemudian tidak lagi jadi harapan publik. Saya pikir sejauh ini termasuk yang baik,” kata politisi PPP ini.
Soal kasus bocornya sprindik, lanjut Lukman, harus jadi titik tolak bagi KPK untuk menjelaskan setransparan mungkin apa yang terjadi. Supaya kepercayaan publik tetap bisa terjaga. Ketika kasus ini tidak bisa terungkap dengan apa adanya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dugaan yang sangat tidak positif bagi KPK ke depan.
“Jika komisioner terlibat, harus dijatuhi sanksi, siapapun dia. Di situlah ujian bagi KPK untuk tetap bisa menjaga independensi dan imparsialitasnya,” kata Lukman.
“Saya pikir kalau toh ternyata ada salah satu komisionernya (terlibat), dengan diberi sanksi yang berat kepada yang bersangkutan, semakin menunjukkan institusi ini memang betul konsisten dan komitmen untuk pemberantasan korupsi. Kalau ditutup-tutupi itu yang akan mengundang dugaan yang kontraproduktif,” tutupnya. (Aziz)
26 - Feb - 2013 | 19:22 | kategori:Headline
- Written by: Redaktur
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, menegaskan kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi mobil Harrier sebagai ujian independensi para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya pikir ini ujian bagi KPK, apakah bisa menjaga independensi dan imparsialitasnya dalam jalankan fungsi dan kewajibannya," ungkap Wakil Ketua Umum DPP PPP ini, di Cisarua, Bogor, Selasa (26/2/2013).
Wakil Ketua MPR ini punya optimisme yang tinggi bahwa para komisioner KPK dan penyidiknya tetap bisa masih layak dipercaya independensinya. Dan itu artinya KPK menjaga harapan masyarakat.
"Jadi sebesar apapun tekanan politis terhadap KPK, saya berharap KPK tetap saja sesuai prinsip-prinsip dasar hukum. Jadi saya pikir harus tetap objektif dan memiliki independensi," katanya.
Dia bisa memahami kekuatan politik pasti akan mempengaruhi semua kekuatan yang ada dalam sistem ketatanegaraan. Karena itulah karakter dari politik, yang saling mempengaruhi.
Tapi, menurut dia, bagaimanapun juga sebagai lembaga penegak hukum KPK harus bisa menjaga jarak dari tarikan-tarikan pusaran kekuasaan politik sebesar apapun.
"Saya pikir sejauh ini termasuk yang baik. Tapi misalnya kasus bocornya sprindik itu harus jadi titik tolak bagi KPK untuk menjelaskan setransparan mungkin apa yang sebenarnya terjadi. Supaya kepercayaan publik tetap bisa terjaga," jelas dia.
Namun, sebaliknya ketika kasus ini tidak bisa terungkap dengan apa adanya, maka dia khawatir akan menimbulkan dugaan-dugaan yang sangat tidak positif bagi KPK kedepan.
Lebih lanjut menurutnya, tindakan atau sanksi tegas pun harus siap diambil KPK bila itu merupakan pelanggaran yang dilakukan komisioner KPK. Siapapun dia yang melakukan pembocoran sprindik harus dijatuhi sanksi.
"Disitulah ujian bagi KPK untuk tetap bisa menjaga independensi dan imparsialitasnya," tegas dia.
Tribunnews.com - Selasa, 26 Februari 2013 18:45 WIB
