- Written by: Redaktur
By Jakarta Globe on 12:50 am Oct 31, 2014 | Category Editorial, Opinion
President Joko Widodo’s decision to retain Lukman Hakim Saifuddin as minister of religious affairs may have been a concession to the minister’s party, as some have argued, but it appears to be paying off in a big way for the people.
Lukman has taken the unprecedented step of starting work on legislation that will afford greater protections for minority religious groups — including the Shiite and Ahmadiyyah Islamic groups, who have for years come under increasing persecution from Sunni Muslim hard-liners and local government officials.
Lukman has only been in office since June, when he took over from his corruption-tainted party chairman Suryadharma Ali, but has proved to be more embracing of religious diversity than his predecessor ever was.
Already he has expressed a willingness to grant the Baha’i faith official recognition, and in Ramadan he sat down with Ahmadis and Shiites to break the fast — something that Suryadharma, with his denouncement of the Ahmadis’ “heresy,” would never have deigned to do.
In purely practical terms, Lukman’s proposed legislation would try to undo the damage done by a joint religious and home affairs ministerial decree on building houses of worship, which hard-liners have consistently cited to justify their attacks and opposition to churches and minority mosques being built in their neighborhoods.
This is the kind of step that should have been taken a long time ago, so we applaud Lukman for finally taking it and doing the right thing. Former president Susilo Bambang Yudhoyono was widely ridiculed for accepting awards in recognition of Indonesia’s religious tolerance. Perhaps soon President Joko can accept such an award — with his head held high, thanks to Lukman’s efforts.
- Written by: Redaktur
REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Indonesia berpeluang menjadi model penerapan demokrasi yang baik dalam agenda menata peradaban dunia. Alasannya, Indonesia berpengalaman dalam penerapan demokrasi sejak merdeka 1945.
"Indonesia memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi perbedaan pada konteks hubungan antara negara dan agama, juga bagaimana menata hubungan keagamaan di antara yang berbeda-beda," kata menag ketika memberikan sambutan dalam Seminar Internasional Bertajuk Konflik dan Proses Demokratisasi di Timur Tengah yang diselenggarakan International Conference of Islam Schoolars (ICIS) di Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok, Kamis (30/10).
Dikatakannya, para pendiri bangsa sejak awal telah menata secara tegas meski Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim, mereka tidak mengklaim sebagai negara Islam, tapi juga bukan negara sekuler.
Lebih lanjut menag mengungkapkan, demokrasi adalah sebuah cara tapi ia bukan yang sempurna. Tapi, lanjut dia, umat manusia era sekarang memilih jalan demokrasi agar mampu menyikapi perbedaan yang ada.
"Karena perbedaan itu alami dan niscaya, meski akan menimbulkan masalah jika kurang mampu memahaminya," papar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerangkan.
Thursday, 30 October 2014, 16:32 WIB
- Written by: Redaktur
[DEPOK] Kementerian Agama (Kemenag) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mendeklarasikan kerja sama menggelar pelatihan untuk lembaga keagamaan dan pondok pesantren guna mencegah bahaya paham radikal, salah satunya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
"Pertengahan November ini akan kami gelar pelatihannya. Ini bertujuan agar menumbuhkan kesadaran berkonstitusi yang baik dan dapat lebih mendalami dan menghayati konstitusi," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menjawab SP usai menghadiri seminar “Konflik dan Proses Demokratisasi di Timur Tengah” di Pondok Pesantren Al-Hikam, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (30/10).
Lukman mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk dapat menangkal paham-paham radikal yang kini marak bermunculan, termasuk ISIS.
Lukman menegaskan, kehidupan beragama di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam segala tanggung jawab dan pelaksanaannya. Hal ini berbeda dengan di luar negeri dimana kehidupan beragama masuk ranah privat dan pemerintah tidak berhak ikut campur.
"Di Indonesia, ini mendasar dan tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan di luar negeri," kata Lukman.
Sementara itu, seminar digelar menyikapi perkembangan politik, kebangsaan, dan keagamaan di kawasan Timur Tengah yang terus diwarnai kekerasan dan berpotensi mengancam stabilitas keamanan dunia, termasuk Indonesia.
Meski jarak antara Indonesia dan kawasan Timur Tengah sangat jauh, namun konstelasi konflik dan ketegangan di sana selalu berdampak pada situasi nasional dan ke-Indonesiaan.
Isu-isu Timur Tengah begitu cepat mendapat respons dan mempengaruhi perkembangan politik, kebangsaan, dan keagamaan di Indonesia. Hal ini harus disikapi secara cepat dan tepat. [RIA/L-8]
Kamis, 30 Oktober 2014 | 15:05
