- Written by: Redaktur
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinetnya, Minggu (26/10/2014), di Istana Negara, Jakarta. Ada empat menteri koordinator dengan 34 kementerian dan lembaga setingkat menteri. Nama kabinet Jokowi-JK adalah Kabinet Kerja:
"Dan pengumuman ini lebih cepat 8 hari dari batas maksimal 14 hari yang diatur oleh UU Kementerian Negara," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, penyusunan abinet kdilakukan dengan hati-hati dan cermat. Hal ini, kata Jokowi, menjadi keutamaan karena kabinet ini akan bekerja selama lima tahun.
"Dan kita ingin mendapatkan orang-orang terpilih dan bersih sehingga komunikasikan dengan KPK dan PPATK karena kita ingin akurat, kita ingin tepat dan kita semuanya percaya pada KPK dan PPATK. Yang kita pilih punya kemampuan sesuai bidangnya, punya kemampuan manjerial yang baik," ujar Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Berikut susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK:
1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
2. Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
6. Menteri Pariwisata: Arief Yahya
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said
8. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto
9. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
10. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
11. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
12. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly
13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi
15. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofyan Djalil
16. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
17. Menteri Badan Usaha Milik Negara: Rini M Soemarno
18. Menteri Koperasi dan UKM: Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
19. Menteri Perindustrian: Saleh Husin
20. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel
21. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
22. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
25. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan
26. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin
28. Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek
29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise
31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
32. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: M Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
34. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Jafar
Minggu, 26 Oktober 2014 | 17:50 WIB
- Written by: Redaktur
Merdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dipertahankan menjadi Menteri Agama. Lukman terpilih dari 16 calon menteri dari kalangan partai politik.
Sebelumnya, dalam pemerintahan SBY-Boediono, Lukman menjadi menteri agama menggantikan Suryadharma Ali, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi dana dan fasilitas ibadah haji tahun anggaran 2012-2013.
Melihat latar belakangnya, Lukman Hakim Saifuddin sejak kecil terlahir dalam lingkungan agama yang bisa dibilang kuat. Bungsu dari 10 bersaudara ini merupakan anak pasangan KH Saifuddin Zuhri dan Solichah. Ayahnya tak lain menteri agama pada tahun 1962-1967.
Pria kelahiran Jakarta pada 25 November 1962 sempat disebut-sebut sebagai tokoh PPP yang layak menduduki jabatan menteri dalam kabinet 2009-2014. Namun dia lebih memilih berkiprah sebagai Wakil Ketua MPR.
Ketika muda, Lukman sering dianggap sebagai kalangan muda Nahdlatul Ulama (NU) yang mewakili zamannya. Dia dinilai cerdas, modern, memiliki pemikiran yang terbuka, tapi juga berintegritas.
Keterlibatannya di NU dimulai saat ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) 1985-1988. Selanjutnya pada tahun 1988-1999 Lukman berkecimpung di Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU sebagai Wakil Sekretaris, Kepala Bidang Administrasi Umum, Koordinator Program Kajian dan Penelitian, Koordinator Program Pendidikan dan Pelatihan, hingga menjadi Ketua Badan Pengurus periode 1996-1999.
Sosok Lukman yang memiliki karakter kuat ini menampilkan citra baru PPP yang kala itu diidentikkan sebagai partai kaum tua. Keberadaannya di PPP mulai awal dekade 1990-an menjadi simbol munculnya generasi baru di partai Islam. Dan belakangan ini hampir 80 persen dari kepengurusan PPP tingkat pusat didominasi kaum muda .
Lukman secara resmi menjadi pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada awal 1994 sebagai anggota Lembaga Pusat Pendidikan dan Latihan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, lalu menjadi Ketua di lembaga tersebut pada 1999-2003. Lukman juga menduduki posisi Sekretaris Pengurus Harian Pusat DPP PPP periode 2003-2007. Kini dia menjadi Ketua DPP PPP Periode 2007-2012.
Meski telah menjadi salah satu pimpinan MPR, namun tak menjadikannya terkurung dalam ritual seremonial yang sunyi dari hiruk pikuk politik. Justru di lembaga yang semula kokoh itu dia merasa mendapat tantangan baru yang tak kalah menarik.
Tak jarang, mantan penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) periode 2011-2015 ini terdengar cukup nyaring menyuarakan suara-suara kritis terkait berbagai persoalan bangsa yang muncul dalam masyarakat.
[war]
Reporter : Muhamad Agil Aliansyah | Minggu, 26 Oktober 2014 17:58
- Written by: Redaktur
Metrotvnews.com, Jakarta: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pameo itu bisa jadi berlaku buat Lukman Hakim Saifudin. Jejak Lukman nyaris persis dengan karier politik bapaknya, Saifuddin Zuhri.
Saifuddin Zuhri adalah Menteri Agama kesembilan dan capaian itu dituruti oleh Lukman ketika dia dilantik menjadi Menag ke-21 oleh Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 9 Juni 2014.
Lukman, lahir di Jakarta, 25 November 1962, bukan anak kemarin sore di dunia organisasi dan politik. Jauh sebelum menjadi Menag, dia telah membangun jejaring di ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan PPP. Itu dimulai ketika Lukman menjadi Wakil Sekretaris PP-LKKNU (1985-1988).
Lukman pernah pula menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Lakpesdam NU (1992-1995), Anggota Pengurus Lembaga Pusdiklat DPP PPP (1994-1999), Ketua Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPP PPP (1999-2003), Sekretaris PH DPP PPP (2003-2007), dan Ketua PH DPP PPP (2007-2012).
Di Parlemen, nama Lukman sudah tertancap sejak 1997. Lukman menyandang jabatan anggota dewan sampai 2009. Dia lantas menjajaki kursi pimpinan MPR 2009-2014, sebagai Wakil Ketua.
Karirnya melejit sesaat sebelum pemerintahan berganti nakhoda tahun ini. Dia ditunjuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Agama menggantikan seniornya, Suryadharma Ali, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag. Namun, jabatan itu cuma seumur jagung lantaran pemerintahan SBY-Boediono pun berakhir terhitung sepekan lalu.
Ternyata, nama Lukman tak hilang dari radar Jokowi-JK. Pengganti SBY-Boediono itu memanggil kembali Lukman untuk meneruskan kerja mempimpin Kementerian Agama periode 2014-2019.
JCO
Achmad Zulfikar Fazli - 26 Oktober 2014 18:14 wib
