Dalam memaknai sila-sila Pancasila, Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, mengharap dan menegaskan agar tidak secara parsial atau terpisah-pisah, namun harus saling terkait. ”Misalnya, Sila I tidak boleh dimaknai secara terpisah dengan sila-sila yang lain. Antarsila harus ditafsir secara terintegrasi,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Kongres Pancasila, 30 Mei 2012, di Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh MPR itu, lebih lanjut Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, saat MPR melakukan perubahan UUD tahun 1945, ada pertarungan pandangan, antara yang ingin mengeksplisitkan Pancasila dalam batang tubuh UUD, ada juga yang memandang tidak perlu sebab Pancasila sudah ada dalam Pembukaan UUD Alinea IV. Lebih lanjut dikatakan oleh pihak yang menentang Pancasila masuk dalam batang tubuh dilandasi alasan bahwa batang tubuh adalah objek perubahan, sehingga ketika Pancasila masuk dalam batang tubuh maka Pancasila akan menjadi objek perubahan. “Kelompok ini adalah yang menjaga kemurnian Pancasila,” ujarnya.

Meski demikian, menurut Lukman Hakim Saifuddin, kedua pihak tadi tidak menemui jalan buntu. Kedua pihak sepakat memasukan semangat dan nilai-nilai Pancasila dalam batang tubuh. Dipaparkan oleh politisi asal PPP itu seluruh sila telah mewarnai batang tubuh atau pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

Bila sudah demikian, maka, menurut Lukman Hakim Saifuddin, dengan menjadikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai rujukan hukum bagi peratuan hukum di bawahnya secara otomatis merujuk pada Pancasila. Diakui saat ini banyak peraturan yang tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga diharapkan ke depan semua harus cermat agar dalam membuat kebijakan selalu mengacu pada nilai-nilai Pancasila. “Pancasila harus menjadi tindak tanduk dalam pikiran dan kehidupan keseharian,” ujarnya.

Untuk menjadikan Pancasila sebagai nafas dalam kehidupan itu, maka, menurut Lukman Hakim Saifuddin, MPR melaksanakan sosialisasi 4 Pilar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, secara masif dengan berbagai metode ke masyarakat luas.

Diakui saat ini tidak ada lembaga khusus yang mensosialisasikan 4 Pilar, sebagai upaya untuk menginternalisasikan 4 Pilar dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu Lukman Hakim Saifuddin mengharap perlunya lembaga khusus yang tidak hanya untuk mensosialisasikan, namun juga mengkaji masalah 4 Pilar.

MPR RI, Rabu, 30/05/2012 16:40

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Alasan kemanusiaan sebagai dasar pemberian grasi kepada terpidana narkoba Schapelle Leigh Corby mendapat penentangan. Salah satu yang tak bisa menerima itu adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Syaifuddin

"Kalau alasannya soal kemanusiaaan itu, sangat tidak diterima," ujarnya. I"ni melupakan para korban, yang mungkin ribuan," kata  Lukman Hakim pada diskusi Empat Pilar Negara di MPR Jakarta, Senin (28/5).

Diskusi Empat Pilar Negara yang diselenggarakan MPR tersebut mengambil tema "Menegakkan konstitusi, Memaknai Pluralisme" menghadirkan pembicara Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin dan anggota komisi III Martin Hutabarat.

Lukman membenarkan bahwa pemberian grasi merupakan kewenangan presiden. Namun, imbuhnya, janganlah hal itu hanya dilihat dari segi formalistik yuridis.

"Presiden SBY berkali-kali secara eksplisit mengatakan perang terhadap: Korupsi, Terorisme, Narkoba. Artinya terhadap ketiga hal itu harus tanpa kompromi. Harusnya nol toleransi," kata Lukman.

Karena harus nol toleransi maka meski terhadap WNI pun harus tidak ada ampun. Apalagi ini terhadap warga negara asing yang terlibat narkoba di Indonesia.

Menurut Lukman, pemberian grasi Corby ini sangat kontradiktif dengan berbagai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan perang melawan korupsi, terorisme dan narkoba.

Pekan lalu Yudhoyono mengumumkan pemberian grasi kepada Corby. Terpidana 20 tahun penjara kasus penyelundupan empat kilogram ganja itu masuk penjara pada 2004. Wanita asal Australia itu kemudian mendapat remisi dengan jumlah total 25 bulan.

Setelah mendapat grasi lima tahun dari Presiden SBY, Corby paling lama akan keluar pada 20 September 2012.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber: Antara

Senin, 28 Mei 2012, 22:04 WIB

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan batalnya konser Lady Gaga di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta dengan alasan keamanan merupakan pukulan hebat bagi Bangsa Indonesia.

"Keputusan manajemen Lady Gaga yang membatalkan konsernya di Jakarta dengan alasan keamanan merupakan pukulan hebat bagi Indonesia," kata Lukman Hakim Saifuddin dalam acara Dialog Pilar bertema "Menegakkan Konstitusi Memahami Pluraslime" di ruang Presentasi Perpustakaan MPR, gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (28/5).

Alasan keamanan yang diragukan untuk konser seorang Lady Gaga tersebut menurut politisi PPP itu, begitu cepatnya tersebar ke seluruh kota-kota besar dunia sehingga terbangun kesan bahwa Indonesia ini tidak aman untuk sebuah konser.

Kalau saja pihak kepolisian lebih awal bisa mengambil keputusan sebelum pihak Lady Gaga mengumumkan pembatalan konsernya di Jakarta, logikanya tentu Indonesia tidak akan kehilangan muka di mata internasional. Tapi karena kalah cepat dalam mengambil keputusan, maka citra kemanan di Indonesia dengan sendiri menjadi tergerus.

"Selaku Pimpinan MPR dan pribadi saya akan lebih nyaman kalau kepolisian yang lebih dahulu mengeluarkan keputusan. Tapi kini semua jadi terlambat," tegasnya.

Gagalnya konser Lady Gaga, imbuh dia, merupakan salah satu bentuk dari sebuah kebebasan yang mengatasanamakan demokrasi yang ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. (fas/jpnn)

JPNN.Com. Senin, 28 Mei 2012 , 16:55:00

 

MPR Terkejut dengan Alasan Keamanan Lady Gaga

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua MPR RI HM. Lukman Hakim Saifuddin mengaku terkejut dengan putusan batalnya konser Lady Gaga yang dengan alasan keamanan. Menyadari negara yang besar dengan 240 juta jiwa lebih ternyata tidak mampu menjaga keamanan sebuah konser. Terlepas pro kontra Lady Gaga, tapi dengan alasan keamanan tersebut membuktikan jika negara khususnya aparat ini tidak mampu memberikan rasa aman terhadap kelangsungan sebuah konser musik.

Dengan begitu, maka Indonesia ini disimpukan oleh dunia internasional sebagai negara yang tidak mampu memberikan rasa aman. “Saya selaku pribadi terkejut dengan pembatalan konser Lady Gaga dengan alasan keamanan. Itu pun yang menyampaikan manajer Lady Gaga, dan bukannya aparat kepolisian. Untuk itu, Indonesia sebagai negara yang besar ini telah dikesankan oleh dunia, ternyata tidak mampu memberikan rasa aman bagi masyarakatnya,” tandas Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin dalam dialog ‘Menegakkan Konstitusi Memaknai Pluralisme’ bersama Martin Hutabarat (Gerindra) di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (28/5/12).

Sejauh itu lanjut Lukman, demokrasi masih sering dipahami sebatas adanya perbedaan. Padahal, demokrasi itu untuk membangun konsensus dari keberagaman tersebut untuk Indonesia ke depan. Oleh sebab itu, demokrasi tanpa disertai dengan jiwa besar, maka hakikat demokrasi itu akan makin jauh dari cita-cita demokrasi bahkan akan membunuh demokrasi itu sendiri.

“Kalau ini dibiarkan dan memberikan ruang untuk memaksakan kehendaknya sendiri, maka negara yang paling bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurut Lukman, demokrasi itu antara lain untuk menegakkan hukum atau konstitusi. Namun demikian hal itu akan pula tergantung dengan kepemimpinan sebagai muara dan segalanya. Selain itu masyarakat harus pula memiliki pendidikan dan wawasan yang baik terhadap berbangsa dan bernegara yang demokratis ini, karena pemimpin itu sendiri dipilih langsung oleh rakyat.

“Jadi, hanya dengan pendekatan hukum kekerasan atau anarkisme itu bisa diatasi, dan juga dengan pendekatan politik. Negara tidak boleh melakukan pembiaran. Di mana jika negara atau pemimpin dianggap tidak hadir untuk menyelesaikan konflik masyarakat khususnya terkait kekerasan dan anarkisme, maka nanti tidak usah dipilih lagi sebagai pemimpin sebagai presiden,” tambah Lukman. (A-109/A-88)***

Senin, 28/05/2012 - 16:59

Page 163 of 185

Toko Buku