Written by: Redaktur

Jakarta - SBY mengaku sudah mendengar informasi mengenai banyak hal terkait korupsi di kalangan pemerintahan. Lebih bijak jika informasi tersebut diteruskan ke KPK.

"Nah ini menurut saya karena ini negara hukum mungkin akan lebih bijak kalau kemudian presiden langsung menyampaikan informasi yang dia miliki ke aparat penegak hukum kita KPK. Untuk kemudian yang beliau ketahui itu bisa ditindaklanjuti atau setidaknya diverifikasi," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7/2012).

Menurut Lukman, melaporkan ke penegak hukum menjadi sangat penting. Karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua tindakan melanggar hukum tentu ada konsekuensinya. Apalagi kalau benar yang disampaikan SBY ada kongkalikong pemerintah dengan DPR soal anggaran.

"Untuk mengetahui apakah yang beliau ketahui itu rumor atau isu. Diproses hukum. Saya pikir itu sesuatu yang harus kita cegah betul dan kalau memang ada harus kita bawa ke proses hukum. Tidak boleh ada pembiaran seperti itu. Harus ditindaklanjuti oleh aparat hukum kita,"tegas Lukman.

Sebenarnya Presiden SBY juga bisa meminta penjelasan menteri terkait. Atau langsung memberikan sanksi kalau menteri tersebut memang bermasalah hukum.

"Sebenarnya tanpa ada kesalahan seperti itu nggak ada kesalahan apa-apa kalau dia mau memberhentikan menteri bisa saja,"tandasnya.

SBY sebelumnya mengaku sudah mendengar informasi mengenai banyak hal terkait korupsi di kalangan pemerintahan. Namun, dia menambahkan, dia mempercayakan proses penegakan hukum kepada lembaga yang berwenang.

"Saya punya informasi yang sahih, tetapi saya mempercayakan kepada penegak hukum, KPK terutamanya, ditambah penegak hukum yang lain. Saya tahu banyak hal, meski saya hemat bicara supaya tidak gaduh dan secara politik tidak menimbulkan yang tidak-tidak," ujar SBY kata SBY dalam pengantar pembukaan rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

SBY juga menyatakan prihatin bahwa praktik penyimpangan penggunaan anggaran masih saja dilakukan oknum di pemerintah dan DPR RI. Praktik yang merugikan negara itu bahkan sudah berlangsung sejak dalam tahap perencanaan proyek hingga pelaksanaannya di lapangan.

"Sejak perencanaan sudah kongkalikong, pelaksaanannya kongkalikong. Sekarang pun masih ada yang berani di antara oknum parlemen kongkalikong dengan eksekutif, ini sekian anggarannya maka sekian persen dikeluarkan. Masya Allah, naudzubillah," ujarnya.

(van/mpr)

Jumat, 20/07/2012 11:24 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Written by: Redaktur

MAKASSAR, FAJAR -- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar talkshow "4 Pilar Goes to Campus" di Gedung Pusat Penelitian Universitas Hasanuddin (Unhas), Senin 16 Juli kemarin.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan empat pilar kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

Dialog interaktif bertemakan Wilayah Negara ini mendatangkan narasumber wakil MPR RI Lukman Hakim Saifuddin, pimpinan Fraksi PKS MPR RI/Anggota Komisi II DPR RI Al Muzzammil Yusuf dan Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Prof Farida.    

Talkshow dipandu presenter Anya Dwinov dan Yana Indrawan, serta komedian Temon, Dus Pur, dan Djaim yang membuat suasana santai dengan humor yang mereka sampaikan, sehingga acara tidak terkesan kaku.

Tema ini diangkat mengingat kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau sebagian besar belum memiliki nama dan saat ini persoalan kenegaraan mulai mengemuka dan ramai diperbincangkan.

Wakil Ketua MRI RI, Lukman Hakim mengatakan, sumber daya alam yang melimpah membuat Indonesia dipandang sebagai negara subur di mata dunia. Masyarakat harusnya mengetahui bahwa Indonesia punya tantangan dalam menjaga batas teritorial sebab, sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia sangat mudah dijangkau oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mendapatkan sumber daya alam Indonesia.

"Kami berharap dengan diselenggarakannya 4 pilar di Unhas dapat menghadirkan solusi cerdas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi demi keutuhan NKRI," tuturnya saat memberikan sambutan di hadapan ratusan mahasiswa.

Ini juga terkait dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila semakin luntur dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila mulai tidak dipandang sebagai ideologi dasar negara. Masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan daripada kepentingan umum.

Wakil Rektor III Unhas, Nasruddin Salam juga menuturkan ke empat pilar yakni Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika adalah salah satu faktor untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga bukan hanya dari kalangan tertentu saja melainkan masyarakat dan para civitas akademika patut untuk menjaganya.

Hal senada juga diutarakan Prof Farida, Indonesia sangat beragam budaya sehingga pemahaman terkait empat pilar ini penting bagi siapa saja. "Jangan mengira itu adalah hal biasa, mengamalkan kedalam tindakan bisa menjadikan NKRI bisa lebih baik lagi," ucapnya dengan mantap.

Dalam akhir dialog tersebut Lukman Hakim Saifuddin menambahkan "Mahasiswa adalah generasi masa depan bangsa sehingga saya berharap kedepan dapat lebih konsisten dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tambahnya.

Unhas merupakan satu diantara 10 kampus di Indonesia yang dilalui oleh rangkaian pelaksanaan 4 Pilar Goes to Campus 2012. Kesepuluh kampus tersebut adalah UB, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Sebelas Maret, Universitas Sriwijaya, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Hasanudin. (lily/una)

Selasa, 17 Juli 2012 | 22:04:49 WITA | 17 HITS