- Written by: Redaktur
Jakarta - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malam ini berisi solusi taktis menyangkut penyelesaian konflik KPK-Polri. Pernyataan SBY dianggap melegakan masyarakat sehingga panen pujian.
"Sikap Presiden SBY melegakan dalam menyikapi kasus Polri-KPK. Itulah sikap yang ditunggu-tunggu masyarakat luas," kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom, Senin (8/10/2012),
Menurut Lukman akan lebih baik jika Presiden SBY menyampaikan hal itu lebih awal. Namun demikian sikap SBY tetap dipandang taktis dan pantas disyukuri.
"Seandainya sikap tersebut lebih awal disampaikan, tentu konflik Polri-KPK tak perlu berlarut-larut seperti sekarang ini. Namun apapun, meski dinilai terlambat, kita semua patut bersyukur dan mengapresiasi sikap tersebut," kata Lukman.
Pujian juga datang dari kalangan oposisi. Partai Gerindra mendorong pernyataan SBY yang meminta pengusutan kasus simulator SIM ditangani KPK.
"Gerindra mendukung Presiden SBY yang menyatakan pengurusan kasus Simulator SIM ditangani oleh KPK. Pernyataan ini benar karena sesuai dengan pasal 50 Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK," kata anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat.
Menurut Martin, SBY cukup menunjukkan ketegasan. Baginya, sikap SBY telah menjawab tuntutan rakyat menyangkut penguatan KPK.
"Sungguh mengagetkan pidato SBY yang begitu tegas malam ini, sebab jarang-jarangg SBY bicara setegas itu," puji Martin.
Gerindra berharap Presiden SBY menjaga ketegasan sampai dua tahun ke depan. Di mana Presiden SBY akan menutup masa kerjanya selama dua periode memimpin Indonesia.
"Gerindra berharap agar SBY dalam 2 tahun masa tugasnya ke depan harus bisa terus menunjukkan ketegasannya dan tidak ragu-ragu," tandasnya. (van/nvt)
Senin, 08/10/2012 21:42 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
- Written by: Redaktur
Pendekatan legalistik dan kekuasaan semata tanpa menyertakan kearifan memahami hakekat masalah secara menyeluruh justru kontra-produktif
Penggerebekan Polisi ke KPK amat mengagetkan dan malah memposisikan Polri berhadap-hadapan dengan masyarakat.
"Hendaknya Polisi bisa menahan diri dan gunakan cara-cara persuasif dalam menghadapi para penyidiknya di KPK. Polisi juga harus mampu mendengar dan menangkap kehendak masyarakat luas dalam mempertahankan eksistensi KPK," tutur Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saefuddin, dalam keterangan tertulisnya, hari ini.
Pendekatan legalistik dan kekuasaan semata tanpa menyertakan kearifan memahami hakekat masalah secara menyeluruh justru kontra-produktif, dan akan memperburuk citra Polri. "Sebagai alat negara hendaknya Polri lebih mengedepankan kematangan bertindak," ungkapnya.
Polri sebagai alat negara harus dijaga, tak boleh dijebak untuk dibenturkan dan berhadap-hadapan dengan publik.
Penulis: Ayyi Achmad Hidayah
Berita Satu, Minggu, 07 Oktober 2012 | 08:43
- Written by: Redaktur
JAKARTA - Pendekatan legalistik dan kekuasaan yang dilakukan Polisi akan merusak citra Polri di mata masyarakat. Jika ini masih dilakukan sama dengan memposisikan Polri berhadapan dengan masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi berjalan tuntas.
"Hendaknya Polisi bisa menahan diri dan menggunakan cara-cara persuasif dalam menghadapi para penyidiknya di KPK. Polisi juga harus mampu mendengar dan menangkap kehendak masyarakat luas dalam mempertahankan eksistensi KPK," kata Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saefuddin di Jakarta, Minggu (7/10)
Pendekatan legalistik dan kekuasaan semata tanpa menyertakan kearifan memahami hakekat masalah secara menyeluruh justru kontra-produktif dan memperburuk citra Polri.
"Sebagai alat negara hendaknya Polri lebih mengedepankan kematangan bertindak. Polri sebagai alat negara harus dijaga, tak boleh dijebak untuk dibenturkan dan berhadap-hadapan dengan publik," pungkasnya.
Inggar Saputra, Berita99 - 7 Oktober 2012 jam 08:42
