- Written by: Redaktur
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin menerangkan terorisme tak bisa dihadapi dengan pendekatan keamanan yang bersifat kuratif (memperbaiki sesuatu yang telah rusak) saja. Menurutnya perlu ada penyikapan yang lebih komprehensif meliputi peningkatan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, dan penyebaran ajaran agama yang penuh damai. Selain itu, nilai-nilai ke Indonesia-an juga harus lebih gencar disebarluaskan.
"Nilai-nilai empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara makin relevan diintensifkan secara preventif guna mengatasi kian maraknya terorisme," ujar Lukman kepada JPNN, Jumat (3/5).
Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang dimaksud meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebhinekaan.
Sebab menurutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dapat mencegah lahirnya bibit paham terorisme.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengatakan Densus 88 harus banyak melakukan pembenahan dan meningkatkan prestasi dalam hal pemberantasan terorisme.
Misalnya saja kata Lukman, kemampuan profesional yang dimiliki Densus 88 harus diimbangi dengan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip dasar penegakan Hak Asasi Manusia. (gil/jpnn)
Jum'at, 03 Mei 2013 , 23:19:00
- Written by: Redaktur
Minggu (27/04), Serangkaian Kegiatan ToT 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) resmi ditutup oleh Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaifudin.
Dalam sambutannya, Lukman mengatakan sosialisasi 4 pilar dilakukan oleh MPR RI tersebut ke depannya akan lebih dinamis. Evaluasi akan terus kami lakukan terutama dalam hal metodologinya, harus lebih dinamis dan lebih interaktif antarsesama peserta. Berdasarkan evaluasi dan masukan dari para peserta sebelumnya, kata Lukman Hakim, metode sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan tersebut memang perlu terus diperbaiki. Mengenai substansi 4 pilar itu, secara umum sudah cukup baik. Para peserta umumnya menyatakan sudah cukup puas. Di akhir sambutannya Lukman Hakim berharap Para peserta ToT selanjutkan diminta untuk melakukan sosialisasi empat piliar kebangsaan tersebut di lingkungannya kerjanya masing-masing.
Sosialisasi ToT Empat Pilar di lingkungan TNI-AD yang berlangsung di Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat itu, diikuti 100 peserta dan berlangsung sejak Kamis (25/4). Narasumber sosialisasi selamat empat hari ini berasal dari anggota Tim Kerja Sosialisasi 4 Pilar MPR RI mewakili berbagai unsur fraksi dan kelompok Anggota DPD di MPR. Dalam acara penutupan hadir anggota MPR RI Yasonna H Laoly dan Ahmad Basarah, serta Sesjen MPR RI Eddie Siregar.
Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI AD Brigjen TNI Hadi Kusnan mengatakan program sosialisasi empat pilar di kalangan TNI cukup relevan dengan tugas-tugas anggota TNI, khususnya dalam kesadaran bela negara dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Menurut dia, saat ini apa upaya-upaya yang ingin merusak kesatuan bangsa dan sendi-sendi dalam empat pilar kebangsaan tersebut. "Dan tidak mustahil kalangan TNI AD juga bisa terkena pengaruh terhadap upaya-upaya negatif tersebut," imbuhnya.
Acara penutupan ditandai penyerahan rekomendasi kepada Pimpinan MPR RI, dan Pimpinan MPR RI menyerahkan sertifikat kepada para peserta resmi dinyatakan menjadi pelatih untuk pelatih 4 pilar dan menyanyikan lagu bagimu negeri dengan khidmat.
Senin, 29/04/2013 16:20
MPR RI
- Written by: Redaktur
Dalam rangka menjalin persahabatan bilateral dengan Parlemen Maroko, Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin memimpin Delegasi MPR melakukan kunjungan muhibah ke Maroko pada tanggal 15-19 April 2013. Ikut dalam rombongan Delegasi tersebut Ketua Fraksi PKS, Tubagus Soenmandjaja Roekmandis, Ketua Fraksi PAN, Ibrahim Sakty Batubara, Sekretaris Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, serta Anggota Fraksi Partai Demokrat, Agus Bastian.
Dalam kunjungan kehormatan tersebut, Delegasi MPR diterima oleh Ketua Majelis Rendah (Majlis Al-Nuwab / House of Representatives), Y.M. Karim Ghellab dan Ketua Majelis Tinggi (Majlis Al-Mustasharin / Assembly of Councillors), Y.M. Mohamed Cheikh Biadillah, dan bertemu dengan Perdana Menteri Maroko, Y.M. Abdelilah Benkirane, yang tidak saja menyambut Delegasi MPR dengan penuh sukacita, tetapi juga mengundang Delegasi MPR dalam jamuan makan malam bersama Perdana Menteri Maroko.
Sambutan hangat Ketua Majelis Rendah, Ketua Majelis Tinggi serta Perdana Menteri Maroko untuk menerima Delegasi MPR secara langsung adalah bukti betapa jejak sejarah kedekatan hubungan RI-Maroko begitu membekas di benak bangsa Maroko. Sejarah mencatat, Presiden Soekarno adalah kepala negara pertama di dunia yang melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke Maroko pasca kemerdekaan Maroko. Nama Soekarno sebagai pemimpin revolusi yang membangkitkan semangat kemerdekaan bangsa-bangsa kawasan Asia-Afrika kemudian diabadikan sebagai sebuah nama jalan di Maroko : Rue Soekarno.
Ketua Delegasi MPR, Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin melalui peran lembaga perwakilan kedua negara. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi optimalisasi kerjasama yang lebih nyata dalam berbagai bidang.
Disadari bersama, baik oleh Indonesia maupun Maroko, bahwa kedekatan hubungan diplomatik kedua negara belum dimanfaatkan secara optimal dalam bentuk kerjasama bilateral, terutama dalam bidang ekonomi/perdagangan. Seiring dengan penguatan demokrasi di Maroko, peran parlemen Maroko dalam menentukan kehidupan ketatanegaraan di Maroko semakin signifikan. Dalam konteks ini, kerjasama antar parlemen tentunya akan mendorong peningkatan kerjasama bilateral kedua negara di berbagai bidang, serta mengatasi berbagai kendala yang ada. Menyikapi hal ini, pihak Parlemen dan Pemerintah Maroko sepakat perlunya penyesuaian berbagai regulasi perdagangan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara.
Sebelum bertolak ke tanah air, Delegasi MPR juga berkesempatan melakukan pertemuan dengan mahasiswa Indonesia yang belajar di Maroko, termasuk Ketua PPI Maroko. Dalam tatap muka dan dialog dengan mahasiswa Indonesia, rombongan Delegasi MPR menerima berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi, di antaranya masalah adaptasi pada sistem pendidikan dan yang paling utama adalah masalah keterbatasan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Indonesia di Maroko.
Menanggapi hal tersebut, Lukman Hakim Saifuddin menyarankan agar mahasiswa Indonesia bersikap arif dan bijaksana serta adaptif dalam menyikapi perbedaan sistem pendidikan di Maroko. Sedangkan untuk permasalahan beasiswa, akan diteruskan kepada Kementerian Agama RI dan komisi terkait untuk mendapatkan penanganan. Lukman juga mengingatkan bahwa belajar di Maroko adalah sebuah kesempatan langka yang tak dimiliki banyak pelajar Indonesia. Maka mahasiswa Indonesia di Maroko perlu mensyukurinya dengan penuh tanggungjawab, yakni melalui peningkatan prestasi belajar dengan selalu menjaga nama baik bangsa dan negara tercinta.
Selasa, 23/04/2013 16:24
MPR RI
