JAKARTA-Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menyatakan selama 15 tahun perjalanan reformasi pemerintah belum berhasil melakukan pemberantasan korupsi.

"Dalam melanjutkan perjalanan reformasi, praktik korupsi harus menjadi musuh bersama yang harus diberantas karena membahayakan masa depan bangsa," kata Lukman Hakim Saifuddin di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (7/5).

Pimpinan MPR RI lainnya yang menerima kunjungan delegasi ProDem adalah Taufiq Kiemas, Hajriyanto Y Thohari, dan Melani Leimena Suharli.

Sedangkan, Delegasi ProDem yang dipimpin oleh Adrianto, didampingi antara lain, Syahganda Nainggolan, Sarman, Iwan Sulaiman, Syaroni, Rinjani Dwi Hartini, Topan Huneman, Ricky Handerson, dan Bob Randilawe.

Menurut Lukman, jika mencermati perjalanan reformasi perlu melakukan analisis bahwa selama 15 tahun tersebut tidak semuanya memberikan dampak buruk, tapi ada juga yang baik.

"Sosialisasi program Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang diselenggarakan MPR RI adalah salah satu dari agenda reformasi," katanya.

Sedangkan dampak buruk yang masih terjadi, menurut dia, tidak semua perilaku buruk di masa lalu menjadi hilang, seperti praktik korupsi.

Bahkan, kata dia, pada era reformasi saat ini, praktik korupsi, kolusi, dam nepotisme masih terjadi.

Pada kesempatan tersebut, ProDem yang menyatakan akan mengundang Ketua DPR RI, Taufiq Kiemas untuk membuka kegiatan Testimoni 15 Tahun Reformasi di The Jakarta Theatre Jakarta, pada 21 Mei mendatang.

Menurut Sekretaris Jenderal ProDem Andrianto, ProDem mengundang Taufiq Kiemas sebagai sesepuh pada aktivis yang saat ini menduduki jabatan Ketua MPR RI.

"Kami mengharapkan kesediaan Bang Taufiq sebagai salah satu pelaku sejarah untuk hadir, membuka acara, dan memberikan sambutan," katanya.

Menurut dia, peringatan 15 tahun reformasi ini diselenggarakan sebagai refleksi perjalanan reformasi sejak 1998 hingga saat ini dimana tidak semua agenda reformasi berjalan dengan baik.

Andrianto juga mengingatkan, perjuangan menuju reformasi telah meminta korban sejumlah aktivis dan mahasiswa, jangan sampai pengorbanan tersebut dilupakan begitu saja.

"Kami harapkan apa yang telah dilakukan generasi muda bangsa untuk perjuangan reformasi terus dikenang dikenang dan tetap dapat dilanjutkan," katanya.(ant/hrb)

Selasa, 7 Mei 2013 | 15:43

JAKARTA -  Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifudin berpendapat jika benar  kantor perwakilan Papua Merdeka dibuka di Oxford, Inggris, hal itu akan menjadi pukulan keras bagi negara dan bangsa Indonesia.

Karena itu pemerintah khususnya, Kementerian Luar Negeri harus secepatnya memberikan klarifikasi atas kebenaran hal itu. "Ini persoalan yang amat serius bagi kedaulatan negara," ujar Lukman di Jakarta, Sabtu (4/5).

Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata Lukman, harus secepatnya menyikapi dan bersikap tegas atas ancaman serius terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Eksistensi dan kedaulatan NKRI tak boleh dilecehkan oleh bangsa dan negara lain, siapapun dan apapun juga bangsa dan negara itu," ucap wakil ketua umum Partai Persatuan Pembangunan tersebut.

Seperti diberitakan, kantor perwakilan Papua Merdeka secara resmi dibuka di Oxford, Inggris pada tanggal 28 April lalu."Kami sangat senang untuk mengumumkan markas baru kami di Oxford, UK kini resmi dibuka," ujar Koordinator Free West Papua Campaign, Benny Wenda seperti dikutip dari laman freewestpapua.org. (gil/jpnn)
Sabtu, 04 Mei 2013 , 10:31:00

Jakarta, PenaOne – Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan  informasi  tentang adanya kabar yang menyebut Inggris mengizinkan pembukaan kantor perwakilan Papua Merdeka di negara itu merupakan pukulan keras bagi Indonesia.

“Ini kabar sangat  mengejutkan. Jika kabar  benar, itu merupakan pukulan keras bagi negara dan bangsa Indonesia,” tulis  Lukman  dalam rilisnya  kepada wartawan , Sabtu (4/5/2013), di Jakarta.

Dijelaskan Lukman, atas kabar itu  pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri RI  harus secepatnya memberikan klarifikasi untuk mengecek  kebenaran kabar tersebut.  “Saya menilai Ini persoalan yang amat serius bagi kedaulatan negara. Presiden SBY harus segera menyikapi dengan cepat dan tegas terhadap ancaman serius  keutuhan NKRI ini,”  seru Lukman..

Menurut Lukman, eksistensi dan kedaulatan NKRI tak boleh dilecehkan oleh bangsa dan negara lain. “Jadi pemerintah harus segera melakukan klarifaksi tentang kebenaran kabar tersebut,” ucap Lukman.

Sebelumnya tersiar kabar  Organisasi Papua Merdeka atau Free West Papua Campaign baru-baru ini membuka kantor di Kota Oxford, Inggris. Organisasiini mengaku kantor itu akan digunakan untuk mengkampanyekan kemerdekaan Papua Barat.

Pejabat Inggris dan Dewan di sana bahkan menghadiri pembukaan kantor itu secara resmi. (bam)
Penulis: Bambang P
Sabtu, 4 Mei 2013 | 08:50:25

Page 123 of 185

Toko Buku