REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Agama (Kemenag) tidak lagi menyiarkan secara langsung jalannya sidang isbat (penetapan) pada awal Ramadhan 1435 H/2014 M, termasuk pula sidang isbat awal Syawal seperti tahun-tahun sebelumnya.

Siaran langsung hanya untuk hasil sidangnya saja. Jadi, proses jalannya sidang tak dapat dilakukan secara langsung lagi seperti tahun lalu, sebut siaran pers Kemenag di Jakarta, Senin.

Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menginformasikan bahwa kementerian tersebut siap menggelar sidang isbat. Hanya kemungkinan proses jalannya sidang tahun ini tidak akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi.

"Saya kira tidak perlu disiarkan langsung proses jalannya sidang. Cukup hasilnya saja yang disiarkan langsung," katanya.

Sidang isbat sebagai penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal selalu mengundang seluruh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam. Selama sidang berlangsung, antarpengurus ormas Islam mengeluarkan argumentasi dalam forum. Kadang dalam forum tersebut terjadi perdebatan keras untuk menguatkan argumentasinya masing-masing.

Terkait dengan itu Lukman mengatakan, jalannya debat tidak perlu disiarkan langsung. "Tidak perlu disiarkan langsung. Malah lama. Kalau disiarkan langsung nanti malah ada yang merasa bisa masuk televisi, jadi nanya saja walaupun pertanyaannya tidak bermutu," ujar dia.

Ia pun meminta semua pihak untuk menghormati hasil sidang isbat nanti. Namun tidak juga dipaksakan. "Indonesia bukan negara agama seperti Arab Saudi. Jadi Pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya. Berbeda itu wajar," katanya lagi.
Redaktur : Taufik Rachman
Sumber : antara


Senin, 16 Juni 2014, 11:28 WIB
Republika/Agung Supriyanto

Bisnis.com, SITUBONDO -- Pondok Pesantren Salafiyah, Syafiiyah, di Situbondo, Jawa Timur kini memasuki usia satu abad.

Seiring peringatan 100 tahun pesantren yang menjadi pendukung NKRI ini, wacana untuk menjadikan almarhum KH As'ad Syamsul Arifin sebagai Pahlawan Nasional kembali menguat.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak tokoh masyarakat, ulama dan para santri untuk memegang teguh pesan pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah KH As'ad Syamsul Arifin dan meneladani sepak terjangnya.

Selain sebagai tokoh, KH As'ad juga banyak memberi kontribusi dalam bidang pendidikan dan berdirinya NKRI, sehingga kini para alumni dari pondok Salafiyah Syafiiyah banyak berkiprah di masyarakat, kata Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Hal itu dikatakan Menag Lukman Hakim Saifuddin saat memberi sambutan pada peringatan satu abad berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Selasa (17/6/2014) malam.

Dalam acara tersebut hadir Wakil Gubernur Jatim Saefullah Yusuf, Pimpinan Ponpes Salafiyah Syafiiyah KHR Ach Azaim Ibrahimy, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Kanwil Kemenag Jatim Mahfud Shadar, Direktur Podok Pesantren Kemenag Ace Saefuddin.

Hadir pula cawapres Jusuf Kalla dan mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi bersama rombongan tim sukses Joko Widodo (Jokowi)-JK, usai melakukan kampanye pemilihan presiden di kota tersebut. Ribuan santri ikut meramaikan jalannya puncak peringatan pondok tersebut.

Lukman Hakim Saefuddin menegaskan, KH As'ad Syamsul Arifin pernah mengingatkan kepada para santrinya bahwa "orang yang mampu menjadi pemimpin, tidak boleh hasad, melainkan suka mengalah dan ikhlas. Pesan tersebut sangat relevan dengan kondisi dan situasi bangsa dewasa ini".

Akhlak pesantren, menurut Menag, harus dipegang teguh baik oleh para santri maupun alumni. Terlebih ketika berkiprah di tengah masyarakat.

Kesederhanaan, kemandirian, kesalehan dan keihklasan yang merupakan jati diri pesantren perlu dipertahankan sebagai roh pendidikan yang diaktualisasikan untuk menjawab dan menghadirkan solusi moralitas di tengah perubahan zaman, katanya.

Ia berharap keunggulan pesantren dipertahankan dan ditingkatkan dalam konteks masa kini, sehingga tidak hanya menjadi keunggulan historis, tetapi keunggulan masa depan dalam perkembangan dunia pendidikan Islam kontemporer yang mengedepankan kualitas, identitas dan daya saing.

Pahlawan Nasional

Di bagian lain, Lukman Hakim Saifuddin memberi apresiasi kepada tokoh dan para pengajar di Ponpes Salafiyah Syafiiyah yang pada usianya yang ke-100 tahun lembaga pendidikan tersebut tetap konsisten memajukan pendidikan di daerah tersebut.

Terkait dengan upaya keluarga PB NU untuk memperjuangkan agar KH As'ad Syamsul Arifin dapat ditetapkan sebagai pahlawan nasional, menurut Menag, hal itu sudah sewajarnya. KH As'ad pantas diberi gelar sebagai pahlawan nasional.

Untuk mendapat gelar sebagai pahlawan nasional, lanjut Lukman, harus melalui usulan dari anggota keluarga. Namun yang ia dengar, PBNU sudah melakukan kajian dan usulan yang bertindak atas nama keluarga agar KH As'ad diberi gelar pahlawan nasional.

Sebelumnya, Wagub Jatim Sefullah Yusuf mengatakan, pemerintah sudah pantas memberi gelar pahlawan nasional kepada KH As'ad. Bagi keluarga, gelar itu tidak penting. Bagi pondok juga tak penting. Tapi gelar itu penting bagi bangsa Indonesia.

Pernyataan itu juga dikemukakan KH Hasyim Muzadi. Ketokohan KH As'ad, khususnya membawa umat Islam untuk meyakini Pancasila sebagai pemersatu bangsa sangat besar sekali.

Menurut Lukman Hakim, peran Ponpes Salafiyah Syafiiyah demikian besar dalam memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui berbagai dialog, para ulama dari daerah itu pula bisa meyakinkan umat Islam bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia.

Artinya, dengan upaya yang ditempuh oleh para pendiri ponpes tersebut keraguan umat Islam terhadap Pancasila tidak ada lagi. Jadi, jasa para ulama dari pondok tersebut sangat besar, katanya.

Itulah sebabnya, kata Lukman Hakim, dirinya menyempatkan diri untuk hadir para peringatan satu abad pondok pesantren tersebut. Perjalanan dari Jakarta (dengan pesawat) ke Surabaya dan dilanjutkan dengan jalan darat ke lokasi memakan waktu 10 jam (pergi-pulang) memang terasa melelahkan.

Tapi, peristiwa peringatan satu abad pondok pesantren itu punya nilai tinggi.

Sumber : Antara | Editor : Saeno

Rabu, 18 Juni 2014, 08:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Dari tahun ke tahun, kerap terjadi perbedaan penetapan awal Ramadhan di berbagai organisasi massa Islam. Hal tersebut terjadi lantaran setiap ormas dipengaruhi metode berbeda dalam melakukan penetapan. Namun, perbedaan tersebut jangan lantas memicu perselisihan. Justru perbedan itu harus menjadi momen pengekspresian masyarakat Islam yang toleran.

“Perbedaan tidak perlu dipermasalahkan, sesama umat Islam harus saling menghormati,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditanya sidang isbat seusai acara peresmian Kampus IV Universitas Islam As-Syafi’iyah di Bekasi pada Selasa (17/6).

Sampai saat ini, kata dia, belum ada penentuan kapan akan diselenggarakan sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadhan. Sebab, Kemenag akan lebih dulu mengadakan lokakarya selama dua hari, yakni pada 26 dan 27 Juni. Baru, setelah itu sidang akan dilaksanakan sidang dengan mengundang ormas Islam.

Politikus PPP itu berharap, penetapan awal Ramadhan dan satu Syawal dapat dimusyawarahkan dengan baik. “Kalau toh terpaksa tidak bisa disamakan karena masing-masing punya cara tersendiri dan ada metodologi masing masing sesuai keyakinannya, maka bagaimanapun hasilnya, kita punya kearifan untuk menyikapi perbedaan,” tegasnya.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan tanggal satu Ramadhan 1435 Hijriyah pada 28 Juni 2014 Masehi. Ketetapan tersebut berdasarkan hasil hisab wujudul hilal yang telah dilakukan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Adapun, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menetapkan awal Ramadhan karena akan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penetapannya. “Kalau sidang isbat itu nantinya hanya formalitas, kita tetap akan melihat dan menyebarkan petugas untuk mengintip hilal di sejumlah kawasan,  misalnya Bawean Geresik, Situbondo dan Aceh,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj.

Selasa, 17 Juni 2014, 15:21 WIB

Page 80 of 185

Toko Buku