- Written by: Redaktur
JAKARTA -Sinyal positif dari Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) semakin membuka peluang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk menjabat lagi pada kabinet mendatang. Lukman dinilai representasi dari Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinet Jokowi-JK dan punya rekam jejak positif.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito mengatakan, koalisi pendukung pemerintah Jokowi-JK juga membutuhkan peran dari Partai Persatuan Pem ba ngunan (PPP) agar memperkuat pemerintahan.
"Kebetulan Lukman dianggap punya reputasi positif, posisinya sebagai menteri agama saat ini cukup posisif sehingga peluang cukup tersedia," kata Arie saat dihubungi Republika, Jum at (5/9).
Menurutnya, meskipun PPP secara formal mendukung Prabowo Subianto dalam Koalisi Merah Putih, namun sejak awal ada perbedaan pendapat untuk mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014. "Kalau misalnya Lukman bisa diambil, makin terbuka peluang PPP untuk berga bung dalam pemerintahan Jokowi," ujar nya.
Arie juga memperkirakan Lukman mau menjadi menteri dalam kabinet Jokowi. Sebab, lanjut dia, Lukman telah memberikan sinyal dengan mundur dari pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 dengan dalih ingin melanjutkan tanggung jawab di Kementerian Agama.
Pengamat politik Universitas Paramadina Malik Gismar mengatakan, PPP sampai saat ini masih melakukan negosiasi politik di internal terkait arah politik PPP dalam lima tahun ke depan. Untuk itu, jika ada kader PPP yang ditawarkan posisi menteri oleh Jokowi-JK maka akan menguntungkan PPP.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan tanggapan perihal sinyal positif yang diberikan oleh Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Lukman mengaku belum memikirkan jabatan yang akan diembannya di kemudian hari. "Fokus saya sekarang menyelesaikan amanah ini. Harus saya tuntaskan sekarang. Saya tidak ingin konsentrasi terpecah dengan yang lain," ujar Lukman.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini menambahkan, wacana yang diapungkan oleh Tim Transisi Jokowi-JK, se penuhnya menjadi kewenangan tim. "Tapi yang jelas, saya sendiri harus fokus sampai berakhirnya KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) Jilid II," kata Lukman. rep: Muhammad Iqbal/c83/c87, ed: muhammad fakhruddin
Sabtu, 06 September 2014, 12:51 WIB
- Written by: Redaktur
RAKYAT.CO, Jakarta-Politikus diminta konsisten satu jabatan. Sikap seperti itu sudah sangat langka ditemui di Indonesia.
Menurut pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya, sikap yang diambil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mundur dari daftar anggota DPR terpilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tetap memilih menjabat sebagai Menteri hingga selesai patut diapresiasi.
"Di saat para menteri di kabinet SBY memilih mundur guna bisa dilantik sebagai anggota DPR, Lukman justru sebaliknya, "kata Yunarto di Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Apa yang dilakukan Pak Lukman sangat berbeda dengan koleganya di kabinet. Ia justeru rela melepaskan kepastian jabatan selama lima tahun di parlemen.
Maka ia pun yakin publik juga akan mengapresiasi sikap Lukman tersebut. Sebab, publik tidak menilainya hanya mengejar jabatan. "Kan tidak bagus habis dari legislatif pindah ke eksekutif setelah itu pindah lagi ke legislatif. Ini kultur yang tidak bagus," katanya.
Secara politis, menurut Yunarto, sikap Lukman tersebut bisa membuka jalan komunikasi antara PPP dengan pihak Jokowi-JK agar bisa ikut bergabung di kabinet. Tapi sejauh ini kinerja Lukman Hakim cukup bagus.
"Kinerja cukup bagus dibanding Suryadharma Ali. Kinerja Lukman selama ini sudah mengangkat citra PPP, ditambah lagi dengan kerelaan dia memilih mengundurkan diri dari caleg terpilih, maka akan berdampak positif ke PPP," tuturnya.
Di tempat terpisah, Pengamat politik LIPI Arief Aulia Rachman berpendapat, sikap Lukman tersebut seolah-olah menjadi indikasi bakal bergabungnya PPP ke Jokowi-JK. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan kalau kedua pihak bakal bergabung.
"Di dunia politik memang tidak semuanya tersurat, banyak yang hanya tersirat," katanya.
Lukman Hakim, kata Arief, telah berani mengambil risiko untuk tidak dilantik, meskipun konstituennya di daerah pemilihan menginginkan Lukman untuk berkarya di parlemen. "Tapi Lukman sepertinya ingin menunjukkan profesionalisme kerja dibanding pertimbangan politik," ujarnya.[Yus]
Sabtu, 06 September 2014 - 08:49:29 WIB
- Written by: Redaktur
Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa dirinya memilih untuk menuntaskan amanah yang telah diberikan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Agama sampai dengan berakhirnya pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Sebelum dilantik menjadi Menag, Lukman Hakim Saifuddin adalah calon anggota legislatif DPR RI yang terpilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI. Pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 ini akan dilakukan pada 1 Oktober. Sementara KIB II berakhir sampai d engan pergantian Presiden pada 20 Oktober yang akan dating.
“Terhadap dua pilihan itu, saya lebih mengutamakan tanggung jawab saya sebagai Menag karena ini adalah amanah yang harus dituntaskan sampai berakhirnya masa jabatan KIB II ini, sampai Presiden SBY mengakhiri masa bhaktinya,” tegas Menag kepada pers di Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (04/09).
“Itulah komitmen saya ketika saya pada 9 Juni yang lalu dilantik oleh Presiden,” tambahnya.
Terkait pengunduran dirinya sebagai DPR, Menag mengatakan bahwa itu tidak terlalu masalah karena partai yang menaunginya pun tidak mengalami kerugian. “Toh partai saya tidak berkurang kursinya. Kursinya tetap, hanya kebetulan bukan saya yang menduduki, tapi kan ada kader lain yang bisa menduduki,” ungkapnya.
Akan pilihan ini, ditegaskan Menag bahwa itu sepenuhnya karena panggilan tugas dan tanggung jawab agar amanah ini bisa diemban sampai tuntas. Menag memastikan bahwa pilihan itu tidak terkait dengan adanya deal-deal tertentu. “Tidak ada deal, tidak ada jaminan atau pembicaraan sebelumnya bahwa saya akan menjadi ini dan itu. Sama sekali tidak ada,” terang Menag.
“Jadi ini murni benar-benar karena tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas,” imbuhnya.
Termasuk yang menjadi dasar pertimbangan adalah amanah Presiden yang menunjuk Menag sebagai Amirul Hajj pada operasional penyelenggaraan haji 1435H. Dikatakan menag bahwa wukuf di Arafah pada penyelenggaraan haji tahun ini diperkirakan jatuh pada 3 Oktober. Sementara pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober.
“Terasa amat sangat terhormat mendapat kesempatan melayani tamu-tamu Allah sehingga saya harus prioritaskan sebagai Amirul Hajj dibanding menjadi anggota DPR. Apalagi wukuf di Arafah diperkirakan jatuh 3 Oktober, 2 hari setelah pelantikan DPR yang dilaksanakan 1 Oktober,” pungkasnya. (mkd/mkd)
Kamis, 4 September 2014
