Lukman Hakim Saifuddin
  • Home
  • Figure
  • News
  • Opinion
  • Election
  • Teladan
  • Buku

MPR minta pemerintah ikut mediasi konflik Mesir

Written by: Redaktur

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta Pemerintah RI ikut serta dalam mediasi konflik di Mesir.

"Sebagai sesama negara anggota Organisasi Konferensi Islam dan memiliki sejarah panjang dalam berhubungan dengan Mesir, Pemerintah Indonesia haruslah proaktif menawarkan diri menjadi pihak yang bisa memediasi terwujudnya rekonsiliasi di antara para pihak dalam pemerintahan Mesir," kata Lukman Hakim, di Jakarta, Minggu.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP ini, pengambilalihan kekuasaan dengan menggunakan aksi militer di Mesir harus dihindari dan diakhiri, apalagi sampai jatuh korban jiwa.

Lukman menilai, mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan juga bukan penyelesaian yang beradab.

"Masyarakat Mesir harus didorong untuk mau dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah antarmereka di meja perundingan secara damai," katanya.

Mesir, tambah dia, tak boleh dibiarkan berada dalam proses memasuki perang saudara yang tak hanya akan amat menyusahkan masyarakatnya, tetapi juga merugikan warga dunia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa menyerukan dihentikannya aksi kekerasan di Mesir yang sudah menewaskan 80 orang dalam bentrokan antara petugas keamanan dan pengunjuk rasa.

"Akhiri aksi kekerasan (di Mesir). Hormati Hak Asasi Manusia (HAM), kedepankan cara-cara damai dan konstitusional," kata Marty dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.

Editor: Aditia Maruli
Minggu, 28 Juli 2013 16:56 WIB | 1351 Views
Pewarta: Syaiful Hakim

Berhenti Mewariskan Konflik, tidak Membuat Konflik Baru

Written by: Redaktur

Keynote Speech
Peluncuran dan Bedah Buku FSAB “The Children of War”

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Saya secara pribadi dan selaku pimpinan MPR RI amat bersyukur dan berbahagia berada di tengah-tengah forum yang sangat mulia ini, pada malam ini, dalam rangka peluncuran dan bedah buku “The Children of War” yang digagas oleh Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB). Melalui peluncuran buku itu, kita semua berharap, semoga seluruh warga bangsa dari Sabang sampai Merauke termotivasi dan terinspirasi untuk terus menjaga dan memelihara persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa, dan berkesadaran penuh untuk selalu berjuang menerapkan semboyan: "Berhenti mewariskan konflik, tidak membuat konflik baru".

Tidak berlebihan bila kita semua amat mengapresiasi FSAB, meski dan justru karena para pendiri dan aktivisnya adalah putra-putri tokoh yang pernah terjebak di tengah kemelut sejarah berdarah, mereka telah berhasil meletakkan ego pribadi, kepentingan kelompok, dan pendirian politik, di bawah nilai-nilai kemanusiaan berbingkai keindonesiaan. Apa yang telah dilakukan FSAB amat bermakna bagi negara dan bangsa, karena bisa menjadi contoh kongkret bagi upaya kita bersama dalam merajut dan sekaligus merawat keindonesiaan kita yang majemuk. Ini amat sejalan dengan tekad MPR dalam menggencarkan kembali proses internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kehidupan Bangsa.

Di hamparan gurun konflik sosial yang bermunculan pada diri sebagian masyarakat kita dengan beragam latar belakang penyebabnya, dan di tengah minimnya tokoh dan institusi serta pranata yang mampu menjadi teladan dalam menyikapi konflik dan pertikaian, kehadiran FSAB sungguh menjadi oase tersendiri. Menjadi tempat melepas lelah dan dahaga bagi para musafir ideologi yang baru saja kembali menempuh perjalanan sangat jauh, menjadi tempat singgah yang menyejukkan bagi mereka yang ingin kembali mengisi pembangunan bangsa dan negara kita.

Hadirin sekalian yang berbahagia;
Kalau kita renungkan secara mendalam, kekayaan bangsa Indonesia yang paling besar bukanlah semata kekayaan sumberdaya alam, bukan tambang, minyak dan gas bumi, bukan pula kekayaan laut, bukan pula hutan dan tanah yang subur sehingga “tongkat kayu bisa menjadi tanaman”. Kekayaan paling besar dari bangsa Indonesia adalah keragaman budaya, agama, adat istiadat, suku bangsa, bahasa, dan keragaman lainnya.  Dengan keragaman itu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang penuh warna, penuh inspirasi, dan penuh kebajikan.

Perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada hakekatnya adalah perjuangan untuk mempertautkan antara berbagai macam keragaman, sehingga aneka macam perbedaan di antara anak bangsa  menjadi rahmah, bukan musibah. Pengusiran penjajah dari bumi Nusantara juga merupakan bagian dari upaya untuk mempersatukan perbedaan di kalangan anak bangsa, karena penjajah itu menjadi pemicu perpecahan sesuai dengan kebijakan politiknya “devide et empera”. Meskipun penjajah sudah terusir puluhan tahun lalu, namun mental yang menjadikan perbedaan sebagai musibah masih belum sirna betul dari bumi Nusantara. Di sana sini masih sering terdengar konflik sosial yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Ini sungguh memprihatinkan sekaligus mengingatkan kita semua bahwa perjuangan untuk menjadikan perbedaan sebagai rahmah masih belum selesai. Masih banyak yang harus dikerjakan dari waktu ke waktu oleh seluruh komponen anak bangsa secara bersama-sama.

Bapak dan Ibu yang mulia;
Ke depan, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk memantapkan kesatuan dan persatuan seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kita perlu terus menyemai dan menebarkan benih-benih silaturrahim, persahabatan, persaudaraan (atau ukhuwah) yang menjadi ruh dan jiwa FSAB di jajaran elit negeri ini dan seluruh lapisan di semua kalangan masyarakat. Kita juga perlu terus memberikan pemahaman yang lengkap mengenai visi misi dan nilai-nilai kebajikan organisasi kita ini kepada masyarakat luas agar semua sekat-sekat yang selama ini memisahkan kita, baik sekat sejarah, ideologi maupun kultural yang menumbuhkan keangkuhan berlebihan dalam jiwa kita, dapat dihilangkan. Dengan demikian kita telah mengamalkan pitutur arif kebudayaan leluhur, “Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti" , bahwa keberanian, kedigdayaan dan kekuasaan dapat dikalahkan dengan panembahan atau pengabdian kepada bangsa dan negara. Segala sifat angkara lebur dengan kesabaran dan kelembutan hati.

Selain itu, sebelum berbicara rekonsiliasi, kita perlu menanamkan terlebih dahulu kesadaran untuk menerima sejarah masa lalu dan memaafkan masa lalu. Ini memang sulit dilakukan, namun saya yakin dan percaya,  seiring berjalannya sang waktu, lambat laun kita pasti dapat menerimanya dengan ikhlas sebagai takdir sejarah yang tak dapat dielakkan. Pusaran debu revolusi yang sempat menggulung putra-putra terbaik bangsa kita, yang tak lain adalah para leluhur atau orang tua kita, berangsur-berangsur sirna tersapu oleh datangnya fajar baru tumbuhnya persaudaraan/ukhuwah,  persahabatan, dan silaturrahim di antara kita sebagai sesama warga negara.

Kata rekonsiliasi -- kalau kita memang harus menempuh jalur ini – kalau kita cermati memiliki makna beragam. Ia kental berkonotasi formal dalam perspektif politik dan hukum yang membawa konsekuensi pendekatan "benar-salah" dan "menang-kalah". Ini tentu akan membuka kembali luka lama. Rekonsiliasi yang tidak dipersepsi bersama secara menyeluruh di kalangan yang berbeda pandangan justru bisa berpotensi sebagai pemicu lahirnya konflik baru. Perlu kematangan dan kearifan yang harus dipersiapkan yang harus dimiliki segenap warga bangsa dalam membangun dan menerapkan rekonsiliasi.

Jalan yang telah dirintis FSAB dengan semboyan "Berhenti mewariskan konflik, tidak membuat konflik baru" memang masih panjang. Tugas dan tanggungjawab menjaga dan memelihara persaudaraan sebangsa dengan mengubur konflik masa lalu tak lagi hanya ada di pundak FSAB. Kita, para pimpinan lembaga negara, para penyelenggara negara, para pemuka agama, tokoh partai politik, tokoh masyarakat, akademisi, aktivis pergerakan, para pengusaha, generasi muda, kalangan media, dan kita semua segenap warga bangsa, harus juga memiliki jiwa, kalau bisa melebihi yang FSAB punya, bahwa "Sebesar, sekeras, dan setajam apapun perbedaan antarkita, kita harus terus berkemampuan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika." Cinta, kasih sayang, dan persaudaraan, adalah ruh yang harus terus menghidupi sekaligus menjiwai kesadaran kolektif kita sebagai sesama warga bangsa dalam menghadapi perbedaan yang ada.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia
Menghayati kiprah FSAB dengan menyimak kisah para pendiri dan aktivisnya melalui buku yang uraiannya penuh haru biru ini, kita akan menjumpai banyak pelajaran penuh kearifan yang begitu berkesan. Salah satunya yang cukup menonjol di mata saya adalah perihal 'toleransi'. Para penggiat FSAB telah mengajarkan hakekat bertoleransi, dan membawa saya pada suatu kesimpulan: bahwa sesungguhnya bertoleransi itu adalah saling memberi untuk memahami dan mengerti, bukan saling menuntut untuk dipahami dan dimengerti.. Itulah modal dasar utama sebagai fondasi dalam kita membangun rekonsiliasi di bumi pertiwi ini.

Akhirnya, dengan mengucapkan “bismillahirrahmanirrahim” Seminar dan Bedah Buku “The Children of War” yang diselenggarakan oleh Forum Silaturahmi Anak Bangsa secara resmi dibuka.

Wabillahittaufiq wal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Lukman Hakim Saifuddin

Pimpinan MPR: Tolak RUU Ormas Lewat Jalur MK, Jangan Tiru Cara di Mesir

Written by: Redaktur

Danu Damarjati - detikNews - Jumat, 05/07/2013 11:57 WIB
Jakarta - RUU Ormas telah disahkan sejak beberapa waktu lalu. Wakil Ketua MPR berharap agar pihak yang masih tidak setuju bisa menjauhi cara-cara protes di jalanan yang rawan kerusuhan.

"Apakah kita mau tiru cara-cara yang kini terjadi di Mesir? Apakah demokrasi yang mau kita bangun adalah demokrasi jalanan? Mari bawa segala silang-sengketa antar kita ke proses hukum," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin lewat keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2013).

Perbedaan pendapat merupakan hal lumrah dalam ranah demokrasi. Upaya hukum uji materi lewat Mahkamah Konstitusi (MK) bisa diambil oleh ormas-ormas, jika masih tidak setuju dengan peraturan tersebut.

"Saya amat menghargai dan menaruh hormat kepada mereka yang dalam menunjukkan ketidaksetujuannya dengan UU Ormas yang baru, dilakukan dengan ajukan gugatan uji materi UU ke Mahkamah Konstitusi," lanjut Lukman.

Politisi PPP ini juga mengimbau agar rakyat dan komponen-komponen ormas bisa menahan diri untuk tidak melakukan aksi rusuh untuk menunjukkan ketidaksetujuannya. Jika kerusuhan terjadi, seperti di Mesir, maka hal tersebut justru kontraproduktif terhadap demokrasi Indonesia.

"Mengajak orang lain untuk melakukan pembangkangan sipil menolak UU Ormas dengan cara unjuk rasa turun ke jalan bisa timbulkan kerawanan yang justru bisa membunuh demokrasi itu sendiri," pungkas Lukman.

saksikan informasi terbaru dan menarik di REPORTASE SORE pukul 16.30 WIB, hanya di Trans TV.

(dnu/van)

Page 106 of 185

  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110

Toko Buku

flyer buku cet ke 15

Pesan Langsung di Sini. Tersedia di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee.