Menteri Lukman dan Taksonomi Hukum Islam

IslamLib – Apakah pelaksanaan syariat Islam di sebuah negara nasional modern seperti Indonesia bisa bertententangan dengan konstitusi negara?

Pertanyaan ini mengemuka dalam diskusi di Haus am Dom di Frankfurt, Sabtu, 10/10, lalu. Saya hadir sebagai “discuttant” dalam diskusi itu, bersama Menag Lukman Saifuddin,  Franz Magnis-Suseno, dan sejumlah pembicara lain dari Indonesia dan Jerman. Tema besar diskusi sore itu: Islam, Fundamentalisme dan Islamophobia.

Kembali ke Fitrah Spiritual dan Sosial

HARI ini kalimat takbir dan tahmid berkumandang di mana-mana. Umat Islam melakukannya sebagai ungkapan syukur yang bercampur gembira mereka telah ber-Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrahnya.

Apabila selama Ramadan kita selalu menyempatkan diri untuk membaca Alquran, beriktikaf, bangun di sepertiga malam untuk bertahajud, meneteskan air mata saat bermunajat bersimpuh di hadapan Allah SWT, berempati terhadap fakir miskin, melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi orang banyak, serta berbagai kebaikan lainnya,

Pemilihan Umum Nasional Serentak

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut: UUD 1945) menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menegaskan "Pemilihan umum

MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara Lagi?

Belakangan ini ramai diwacanakan perlunya kedudukan MPR dikembalikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Selain anggapan bahwa terjadinya disorientasi perjalanan bangsa saat ini akibat ketiadaan lembaga tertinggi negara, isu itu kini makin santer karena muncul kekuatiran terjadinya krisis konstitusional. Bagaimana bila Pemilu gagal diselenggarakan? Bagaimana jika sampai 20 Oktober 2014 Presiden baru belum dilantik? Siapa yang akan mengatasi krisis konstitusional tersebut?

Syahdan, sesungguhnya sebutan 'lembaga tertinggi negara' tak ada dalam UUD kita.

Top