Presiden Tidak Tegas Hadapi Australia

JAKARTA– Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku kepala pemerintah dan kepala negara kurang tegas dan tak percaya diri menyikapi kasus penyadapan oleh Australia.

“Semestinya kitatetap menuntut Australia untuk mau menjelaskan alasan penyadapannya itu, atau bersedia meminta maaf atas tindakannya,” kata Lukman kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Menurut Lukman, penyadapan terhadap Presiden adalah tindak pelecehan atas kedaulatan dan amat mengancam keamanan nasional Indonesia. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah RI untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Terhadap rencana penyusunan protokol dan kode etik hubungan kedua negara, Lukman menyambut baik dan mengapresiasinya sebagai langkah positif ke depan. “Tetapi, kesepakatan atas hal itu haruslah bertumpu pada permohonan maaf Australia yang telah bertindak tidak semestinya terhadap kita sebagai negara sahabat yang bertetangga amat dekat,” ujarnya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin.

Presiden, kata Hasan, harus bersikap tegas dengan meminta permohonan maaf secara resmi dari Pemerintah Australia. “Presiden dan rakyat menghendaki Australia meminta maaf. Dan itu harus diartikulasikan sebagai kepala negara yang meminta maaf kepada rakyat Indonesia,” katanya. Karena ternyata tidak ada kata permintaan maaf, kata Hasan, tiga bagian penawaran yang diberikan Pemerintah Australia kepada Indonesia melalui surat jawaban Perdana Menteri Australia Tony Abbot tersebut harus dikaji ulang.

“Karena hanya minta maaf, yang kita harapkan memberikan jera kepada Perdana Menteri Australia. Kalau tidak minta maaf akan begitu saja,” ujarnya. Permohonan maaf dari Pemerintah Australia juga penting agar kedudukan Indonesia tidak dinilai lebih rendah dari Australia. Apalagi, tiga poin pokok dari surat jawaban Tony Abbot tidak menjawab pelanggaran yang dilakukan Australia terhadap kode etik kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia.

“Setahu saya Pak SBY menyiratkan bahwa harus minta maaf. Artinya kalau kita hanya menanggapi dengan cara seperti itu, kita lebih rendah dari Australia. Menurut saya, kembali ke formawal, Pak SBY meminta supaya PM Australia meminta maaf,” desak Hasan. ?rahmat sahid   

http://www.koran-sindo.com/node/347646