JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mendukung langkah pemerintah menghentikan sementara kerjasama dengan Australia terkait kasus penyadapan yang dilakukan Negeri Kangguru itu ke sejumlah elit pemerintah RI pada 2009.

‘’Penghentian sementara semua kerjasama yang sedang berlangsung saat ini, merupakan tindakan tegas dan bermartabat dari Pemerintah RI yang berdaulat,’’ ujarnya saat dihubungi, Rabu (20/11/2013).

Selain itu, Wakil Ketua Umum DPP PPP ini juga mendukung sikap pemerintah yang memberikan waktu ke Australia untuk memberikan pernyataan dan pertanggungjawabannya terkait kasus aksi spionase tersebut.

Bagi Lukman, tindakan penyadapan terhadap negara tetangga bersahabat adalah tindakan tak beretika. ‘’Dan tak bermoral,’’ tandasnya.

Diketahui, dalam jumpa persnya di Istana Negara Rabu (20/11/2013), Presiden SBY menginstruksikan penghentian sementara tiga kerjasama dengan Australia. Sebelumnya, SBY juga minta agar Dubes RI untuk Australia, Najib Ripat Kesoema, segera ditarik. Sikap ini merespon aksi penyadapan yang dilakukan negara bekas jajahan Inggris itu kepada sejumlah elit Indonesia.

Adapun tiga kerjasama yang dihentikan itu, yakni pertukaran informasi dan intelijen, latihan bersama antara TNI dengan militer Australia, serta koordinasi operasi militer terkait penyelundupan manusia.

FATAH SIDIQ
Rabu, 20 November 2013 15:22
radarpena.com
Editor: ALI FAUZI