Temanggung, Antara Jateng - Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaifudin mengatakan pemerintah perlu mencermati kembali Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

"Menjadi tanggung jawab presiden, bagaimana mencermati kembali keberadaan PP 109/2012 ini, karena realitasnya mendapatkan penolakan dari masyarakat. Ada pro dan kontra dalam persoalan ini," katanya usai diskusi masa depan pertembakauan di Temanggung, Kamis.

PPATK harus memberikan klarifikasi yang rinci terhadap angka dan nominal kejanggalan dana

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin menilai publikasi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal kejanggalan pengelolaan dana haji sekitar Rp80 triliun di Kementerian Agama meresahkan masyarakat.

Semarang, Antara Jateng - Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menilai pemilihan kepala daerah secara langsung perlu dipertahankan, tetapi ekses negatif atas sistem itu yang harus diminimalisasi.

"Memang ada usulan apakah gubernur, bupati, dan walikota yang sekarang langsung dipilih rakyat diteruskan, dikembalikan dipilih oleh DPRD, atau kombinasi di antaranya keduanya," katanya di Semarang, Rabu.